WARTA SAMBAS - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan 7 poin catatan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Selain persoalan realisasi pembangunan infrastruktur, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan juga menyenggol ihwal target pendapatan.
Pasalnya, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan menilai penetapan target pendapatan hanya berada di zona aman, kurang optimis.
Catatan khusus ini disampaikan Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam laporannya terkait Rancangan APBD-P TA 2021, Selasa 28 September 2021.
Berikut 7 poin catatan khusus Banggar DPRD Provinsi Kalimantan untuk Pemprov, seperti disampaikan Juru Bicaranya Erry Iriansyah:
1. Penetapan Target Pendapatan Jangan Hanya di Posisi Zona Aman
Seharusnya, menurut Erry Iriansyah, Pemprov Kalimantan Barat harus mempunyai upaya signifikan untuk menaikkan pendapatan daerah.
Salah satu upaya tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informasi dari berbagai potensi pendapatan daerah di Kalimantan Barat.