Network
Selanjutnya, koalisi mengungkit pula rencana melawan separatisme yang dianggap menargetkan muslim.
Ini termasuk kewajiban persetujuan para imam oleh negara dan mengenakan pajak tidak langsung pada setiap Muslim yang melakukan haji untuk membiayai program kontra-radikalisasi.
Baca Juga: Menlu Prancis Sebut Iran Tengah Bangun Senjata Nuklir
Surat pengaduan itu mempermasalahkan pula pidato Macron yang mengatakan Islam sedang mengalami krisis di seluruh dunia.
Selain itu, koalisi menuduh pemerintah Prancis mengeksploitasi kematian Samuel Paty untuk tujuan rasis dan Islamofobia.
Beberapa kebijakan Prancis yang dianggap diskriminatif turut diadukan oleh koalisi. Kebijakan-kebijakan itu antara lain pengenalan KTP untuk anak-anak untuk melacak orangtua Muslim dan pemeriksaan aparat terhadap sebuah masjid.
Baca Juga: Besok Pelantikan Joe Biden, Senjata Api Laris Manis di Amerika Serikat
Kebijakan lain yang dipermasalahkan adalah rencana pemerintah membubarkan Badan Amal Muslim BarakaCity dan kelompok HAM CCIF (Kolektif melawan Islamofobia di Prancis), yang secara publik ditetapkan sebagai musuh republik.
Koalisi juga mempermasalahkan sikap pemerintah Prancis yang dinilai mendukung penerbitan karikatur Nabi Muhammad.
"Sikap seperti itu melampaui batas yang diizinkan dari debat obyektif dan dapat menimbulkan prasangka dan membahayakan perdamaian beragama," kata koalisi.***(Rinrin Rindawati/Pikiranrakyat-Bekasi.com)
