Network
WARTA SAMBAS – Niat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto yang ingin mengimpor hingga 1,5 juta ton beras, bukan hanya bertentangan dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi, tetapi juga dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mendag Muhammad Lutfi sebelumnya sudah menjamin, pemerintah tidak akan mengimpor beras ketika masa panen raya, supaya tidak menghancurkan harga beras petani. Sejalan dengan keinginan Presiden Jokowi yang berharap Indonesia lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan produk asing.
Namun Airlangga tetap saja menyatakan pemerintah akan mengimpor beras dalam waktu dekat. Alasannya, untuk menjaga ketersediaan dan harga beras dalam negeri. Padahal waktunya bersamaan dengan panen raya di seluruh negeri.
Rencana impor beras ini pun mendapat penentangan dari berbagai kalangan, bukan hanya para petani, tetapi juga dari pemimpian Ormas Islam terbesar kedua di Indonesia.
"Langkah impor beras sebagai petir yang menyambar nasib jutaan petani yang sedang dalam masa panen,” kata M Busyro Muqoddas, Ketua PP Muhammadiyah, seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari laman Muhammadiyah.or.id, Selasa 23 Maret 2021.
Baca Juga: Gerbang Tani Kalimantan Barat Tolak Impor Beras, Heri Mustari: Jangan Mencari Jalan Pintas
Menurut Busyro, jika pemerintah masih ngotot ingin mengimpor beras, ini sebagai cerminan sekaratnya demokrasi di negeri ini. Sebab para petani merupakan salah satu penyumbang suara terbesar dalam Pemilu.
Petani, nelayan dan buruh merupakan pilar kekuatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) original dan penyumbang suara tersebut, namun kata Busryo, mereka semakin terpental dari perlindungan politik dan hukum.
Hal senada juga dikatakan jajaran PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Menurutnya, jika pemerintah mengimpor beras karena spesifikasi produksi beras dalam negeri yang tidak standar, maka siapa yang akan membeli beras rakyat.
