Network
WARTA SAMBAS – Kasus Crazy Rich Pantai Indah Kapuk (PIK), Helena Lim yang menerima vaksin Covid-19 tahap pertama terus menjadi perhatian publik. Ombudsman Jakarta Raya pun mendalami peristiwa yang mengusik rasa keadilan masyarakat tersebut.
Ombudsman merasa perlu turun tangan langsung, lantaran kasus Crazy Rich Divaksin Covid-19 tahap pertama tersebut sangat erat kaitannya dengan pelayanan publik yang diskriminiatif.
Selain itu, Ombudsman juga menilai, kasus Crazy Rich itu menunjukkan buruknya sistem pendataan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang merupakan sasaran Vaksinasi Covid-19 tahap pertama ini.
“Ini merupakan fenomena puncak gunung es terkait buruknya database Nakes dan alur distribusi vaksin bagi Nakes yang berhak mendapatkan vaksinasi tahap awal di Jakarta,” kata Teguh P Nugroho, Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dikutip WartaSambasRaya.com dari PMJ News, Kamis 11 Februari 2021.
Baca Juga: Crazy Rich Divaksin Covid-19 di Puskesmas, Legislator Sebut Pemerintah Diskriminatif
Diberitakan sebelumnya, Crazy Rich PIK Helena Lim menerima Vaksin Covid-19 bersama koleganya di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kebon Jeruk, Jakarta Pusat.
Peristiwa tersebut menjadi sorotan, lantaran orang yang sangat kaya (crazy rich), memiliki rumah di kawasan elite PIK seperti Helena Lim malah lebih dulu divaksin Covid-19. Hal ini sangat mengusik rasa keadilan masyarakat.
Menurut Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarat, Johnny Simanjuntak, sepatutnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tetap konsisten terhadap rencana awalnya untuk fokus Vaksinasi Covid-19 bagi Tenaga Kesehatan (Nakes).
"Supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Karena sebagian masyarakat kan pengen cepet-cepet juga divaksin," kata Jhonny.
