WARTA SAMBAS – Panitia Khusus Corporate Social Responsibility (Pansus CSR) DPRD Provinsi Kalbar mendatangkan Tenaga Ahli dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak.
Tenaga Ahli yang akan membantu tugas Pansus CSR DPRD Provinsi Kalbar terdiri atas akademisi bidang hukum dan ekonomi dari Untan Pontianak.
Adapun tugas Tenaga Ahli dari Untan Pontianak ini di antaranya membantu memberikan saran atau pemikiran kepada Pansus CSR DPRD Provinsi Kalbar.
Tenaga Ahli juga dapat memberikan solusi atau pemecahan masalah, baik diminta atau tidak oleh Pansus DPRD Provinsi Kalbar.
Baca Juga: Perusahaan Tolak Bantu Korban Banjir Kalbar, Fransiskus Ason Prakarsai Bentuk Pansus Pengelolaan CSR
Ketua Pansus CSR DPRD Provinsi Kalbar Fransiskus Ason menjelaskan, penggunaan Tenaga Ahli dari Untan Pontianak ini merupakan kesepakatan dari hasil rapat perdana kemarin.
Fransiskus Ason menceritakan, pascapembentukan dan pemilihan Ketua dan Wakil, Pansus CSR menggelar rapat perdana.
Dalam rapat perdana itu Pansus CSR menyepakati untuk menggunakan Tenaga Ahli dari Untan Pontianak.
"Kita menyurati Untan Pontianak untuk mengirim Tenaga Ahli," kata Ason, ditemui di ruang kerjanya, Rabu 16 Februari 2022.
Hanya saja, ungkap Ason, pengiriman Tenaga Ahli ini sempat terlambat. Sehingga sekitar 3 rapat Pansus CSR terpaksa tidak dapat digelar.
Setelah itu DPRD Provinsi Kalbar memasuki masa reses selama sekitar 8 hari yang secara otomatis Pansus CSR belum dapat melanjutkan tugasnya.
"Sampai sekarang, Pansus CSR belum bisa melaksanakan rapat," kata Ason.
Tetapi dengan waktu tersisa 4 dari 6 bulan yang diberikan, Ason optimis Pansus CSR akan dapat menjalankan tugasnya tepat waktu.
Apalagi sekarang Untan Pontianak sudah mengirim Tenaga Ahli untuk membantu kinerja Pansus CSR.
"Setelah ada Tenaga Ahli ini, kita akan kejar beberapa kegiatan rapat Pansus CSR," ucap Ason.
Baca Juga: Fransiskus Ason Sarankan ‘PPKM Darurat’ Diterapkan di Kota Pontianak
Selanjutnya, kata Ason, Pansus CSR akan menggelar rapat kerja dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kalbar yang menangani CSR, perkebunan dan investasi.
"Setelah itu mungkin konsultasi ke Pusat," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalbar ini.
Kemudian barulah Pansus CSR menyiapkan data dan kan memanggil perusahaan-perusahaan di Kalbar.
Perusahaan tersebut tentunya yang belum memberikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan CSR mereka.
Pemanggilan tentunya juga akan dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perda.
"Perusahaan yang melalaikan CSR-nya akan kita panggil. Demikian pula yang patuh, untuk dijadikan sebagai contoh bagi perusahaan lain," jelas Ason.***