Network
WARTA SAMBAS – Pemerintah Pusat menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat selama 17 hari sejak Sabtu 3 Juli 2021 besok. Namun hanya untuk wilayah Jawa dan Bali.
Kendati demikian, Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat, Fransiskus Ason menyarankan PPKM Darurat juga diterapkan di Kota Pontianak.
“Kalau daerah kita sudah Zona Merah boleh kok berinisiatif menerapkan PPKM Darurat, seperti Kota Pontianak yang sudah Zona Merah penyebaran Covid-19,” kata Ason, ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat 2 Juli 2021.
Menurut Ason, Kota Pontianak sudah boleh menerapkan PPKM Darurat seperti yang diterapkan di Jawa dan Bali mulai besok. “Kita harus melakukan itu (juga), dari pada lebih banyak lagi yang terpapar Covid-19,” katanya.
Melihat lonjakan kasus Covid-19 saat ini, Ason menilai, sudah saatnya ditempuh kebijakan yang lebih tegas dari yang sekarang berlaku. “Kita harus berani melakukan semi lockdown atau PPKM Darurat, terutama di wilayah Zona Merah seperti Pontianak,” tegasnya.
Selama ini, ungkap Ason, Pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran Covid-19, di antaranya PPKM Mikro yang diperketat seperti saat ini.
“Cuma di daerah kita ini (Kalimantan Barat), tidak ada tindakan tegas terhadap orang yang berkumpul, nongkrong di warung-warung atau kafe. Belum ditindak tegas,” ujar Ason.
Menurut Ason, sanksi tegas sudah harus diberikan kepada mereka yang tidak mengindahkan upaya pencegahan penyebaran Covid-19. “Karena kalau tidak, masalah Covid-19 ini tidak akan selesai-selesai,” ucapnya.
