Network
WARTA SAMBAS - Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar menilai, Pertamina gagal menangani pendistribusian BBM Subsidi di Provinsi Kalbar.
Bukti kalau Pertamina gagal tersebut, salah satunya bisa dilihat dari antrean kendaraan di SPBU yang panjangnnya bisa mencapai setengah kilometer.
Antrean tersebut sudah sejak lama terjadi di Provinsi Kalbar. Pemilik kendaraan bahkan seringkali menginap di sekitaran SPBU untuk mendapat BBM Subsidi.
"Antrean ini sudah menjadi keluhan masyarakat Kalbar yang disampaikan ke DPRD," kata Subhan Nur, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, Kamis 21 April 2022.
Baca Juga: Semua Gara-gara Solar, Suriansyah: Butuh Kebijakan yang Lebih Fundamental
Subhan mengungkapkan, salah satu masalah yang disampaikan massa aksi demonstrasi pada 11 April 2021 lalu juga terkait kelangkaan BBM subsidi.
Hasil investigasi Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar, antrean kendaraan mengular di SPBU-SPBU dari Pantai Utara menuju Kota Pontianak.
"Antrean di SPBU itu pada Subuh hari, sebelum SPBU buka. Artinya mereka sampai bermalam untuk mendapatkan BBM subsidi di SPBU," jelas Subhan.
Sebelum SPBU buka saja, tambah dia, panjang antrean kendaraan di SPBU itu sampai ratusan meter. Apalagi kalau sudah bukan, tentu lebih panjang lagi.
Baca Juga: Kebakaran Kilang Minyak Pertamina di Cilacap, Pasokan BBM Jawa Tengah dan Yogyakarta Tetap Aman
"Kondisi ini sudah lama terjadi di Kalbar. Padahal Pertamina menyebut kuota BBM subsidi mencukupi, kenyataannya di lapangan, masih langka," kata Subhan.
Apabila menurut Pertamina kuota memang mencukupi untuk Kalbar, berarti permasalahannya di tingkat distribusi.
"Kata berharap ada solusi konkret mengatasi permasalahan kelangkaan BBM subsidi di lapangan ini," tegas Subhan.
Olehkarenanya Komisi IV DPRD Provinsi Kalbar mengajak Pertamina berkonsultasi ke BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan ini.
Baca Juga: SPBU 66.796.002 Kompak Kec. Sokan Melawi, Kalimantan Barat Diduga Menyalahi Aturan Penyaluran BBM
Namun ternyata Pertamina ogah diajak bertemu BPH Migas untuk menyelesaikan permasalahan BBM subsidi di Kalbar ini.
"Kita pertanyakan, kenapa Pertamina tidak mau ikut. Kita ingin konsultasi ke BPH Migas untuk menyelesaikan masalah ini," tutur Subhan.
Ia berharap, Pertamina sebagai operator dapat bersinergi dengan BPH Migas sebagai regulator.
"Supaya bisa membereskan permasalahan BBM subsidi di Kalbar yang menyebabkan antrean panjang." kata Subhan.
Baca Juga: DPRD Provinsi Kalbar Minta Pejabat Pertamina Mengundurkan Diri, sebagai Tanggungjawab Moral
Ia mengatakan, Pertamina merupakan pihak yang bertanggungjawab pada pendistribusian 90 persen BBM subsidi di Kalbar. Sisanya, 10 persen di AKL.
"AKL itu seperti tidak pernah buka. Padahal mereka punya kewajiban mendistribusi 10 persen BBM subsidi di Kalbar," sesal Subhan.
Permasalahan distribusi BBM subsidi di Kalbar ini tentunya membutuhkan solusi konkret.
"Seharusnya Pertamina sebagai operator dan BPH Migas sebagai regulator dapat menyelesaikan masalah ini. Jangan dibiarkan berlarut-larut," ujar Subhan.
Ia mendesak Pertamina dan BPH Migas memberikan solusi konkret terkait permasalahan distribusi BBM subsidi di Kalbar.
"Masyarakat menyampaikan masalah ini ke Dewan sebagai tempat mereka mengeluh," kata Subhan.
DPRD yang sifatnya hanya mengimbau dan memberi atensi-atensi terkait permasalahan ini, tentunya berharap Pertamina dan BPH Migas segera bertindak.
"Kalau di Jawa tidak ada antrean BBM subsidi. Kenapa di Kalbar tidak bisa dilakukan seperti itu. Kalau memang kuotanya cukup, itu lari ke mana," ucap Subhan.
Pertamina dan BPH Migas, tegas Subhan, harus segera membereskan permasalahan BBM subsidi di Kalbar ini.
"Kalau ada disebut pembentukan Satgas untuk mengawasi distribusi BBM subsidi, jangan sampai seremonial belaka," tegas Subhan.
Mesti ada penindakan terhadap oknum-oknum yang menyebabkan distribusi BBM subsidi tidak sampai ke masyarakat yang berhak.***
