WARTA SAMBAS - Sekolah di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, libur selama 8 hari mulai Jumat 5 November 2021 hari ini sampai Sabtu 13 November 2021.
Pemerintah memutuskan Sekolah libur selama 8 hari tersebut lantaran kondisi banjir di Kabupaten Sintang semakin parah.
"Sekolah diliburkan karena debit air semakin tinggi," kata Yosepha Hasnah, Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sintang, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Jumat 5 November 2021.
Sekolah diliburkan ini berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Harian Bupati Sintang Nomor: 420/ 5101/Disdikbud.A2 tertanggal 4 November 2021 tentang antisipasi bencana banjir besar.
Baca Juga: Banjir Garut Hari Ini: 31 Rumah Terendam Air Setinggi 50 Sentimeter
Selama libur karena banjir di Sintang ini, Kepala Sekolah (Kepsek) diminta mangamankan aset-aset Sekolah ke titik paling aman.
Yosepha juga meminta sekolah-sekolah yang tidak dihantam banjir atau letaknya di dataran tinggi, menyediakan Ruang Kelas sebagai tempat penampungan pengungsi.
"Sekolah yang tergenang banjir, agar Kepala Sekolah dapat segera membuat laporan tertulis termasuk laporan pascabanjir kepada Disdikbud Kabupaten Sintang," pinta Yosepha.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sintang menambah tempat pengungsian untuk korban banjir karena ketinggian air terus bertambah.
Baca Juga: Banjir Bogor Rendam 112 Rumah, 970 Warga Mengungsi
"Kita tambah titik pengungsian dan percepat distribusi beras bantuan untuk korban banjir, karena debit air semakin tinggi," kata Yosepha.
Ia juga meminta data korban banjir terus diperbaharui, karena dengan kondisi banjir sekarang dipastikan warga yang terdampak akan bertambah.
"Kita ubah pola penanganan, data korban banjir harus segera di-update, termasuk penambahan tempat pengungsian dan dapur umum," ujar Yosepha.
Data ketersediaan kebutuhan pokok di Sintang juga harus segera dikumpulkan, guna mengetahui tentang stok dan keperluan masyarakat lainnya, agar terjamin aman.
Banjir di Kabupaten Sintang kali ini merupakan yang terbesar sejak 50 tahun terakhir, merendam pemukiman dan melumpuhkan aktivitas masyarakat dan fasilitas umum.***