Network
Menurut pandangan Banggar DPRD Kalimantan Barat, seharusnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mampu menagih tunggakan PKB yang nilainya hampir Rp1 Triliun.
"Kalau saja bisa ditagih sebesar 30 persen saja dari tunggakan pajak tersebut, sudah akan ada tambahan Rp300 Miliar," kata Suriansyah.
Penambahan Pendapatan Daerah juga sangat dimungkinkan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, karena jumlah kendaraan terus bertambah setiap tahun di Kalimantan Barat.
Demikian pula dengan Pajak Rokok, kata Suriansyah, Banggar berpendapat itu masih bisa ditingkatkan tahun depan, tetapi TAPD masih meragukannya.
Kalau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memang dimungkinkan lebih rendah, karena tingkat penjualan kendaraan bermotor mengalami penurunan.
"Untuk Pajak Air Permukaan, kami sepakat ada kenaikan dari Rp10 Miliar menjadi Rp14 Miliar walaupun seharusnya kenaikan itu masih bisa ditingkatkan," ucap Suriansyah.
Beberapa hal inilah yang masih terdapat silang pendapat antara TAPD dengan Banggar DPRD. Sehingga perlu dikomunikasikan lebih lanjut.
Namun Suriansyah yakin kedua lembaga ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat dalam penyusunan APBD 2022.
"Kita tidak bisa juga menyalahkan TAPD, karena mereka harus mempertanggungjawabkan dalam bentuk kerjasama untuk mencapai target yang sudah disepakati nanti," jelas Suriansyah.
Sementara Banggar DPRD berusaha bagaimana agar Pendapatan Daerah Kalimantan Barat terus meningkat setiap tahun. Paling tidak, jangan sampai malah terjadi penurunan.***
