Network
Baca Juga: Pemerintah Bisa ‘Paksa’ Negara Lain untuk Membeli Kratom Kapuas Hulu
Menurut Yoga, untuk mewujudkan regulasi Kratom sehingga budidaya tanaman berkontribusi bagi PAD Kalbar, tentunya perlu melibatkan stakeholder terkait.
"Ini harus digagas bersama dengan Disperindag, Bea Cukai, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan lainnya," ujar Yoga.
Ketua Harian Konsorsium Asosiasi Pengusaha Kalbar ini menilai, pihak-pihak tersebut memiliki peran penting untuk mewujudkan regulasi Kratom.
"Misalnya Disperindag yang berperan dalam memberikan masukan terkait aturan, demikian pula Bea Cukai yang saya pikir terkait regulasi ekspornya, bukan hanya melalui udara, tetapi juga melalui laut," kata Yoga.
Baca Juga: 'Koperasi Hasil Alam' Ekspor 400 Ton Kratom ke AS, Yoga: Ini Langkah Awal
Kelayakan kapal untuk mengangkut Kratom yang diekspor itu misalnya, tambah Yoga, tentunya memiliki aturan-aturan tersendiri sesuai yang ditetapkan Bea dan Cukai dan lainnya.
Yoga menegaskan, para perumus regulasi Kratom itu nantinya tentu perlu melibatkan berbagai pihak terkait.
"Supaya regulasi Kratom yang dihasilkan, selain mendorong perkembangan para pembudidaya dan pengusaha Kratom, juga bagi PAD Kalbar," jelas Yoga.
Ia memastkan, bahwa para pembudidaya atau perajin dan pengusaha Kratom menyambut baik regulasi seperti yang disebutkan Ketua Komisi DPRD Kalbar yang membidangi perekonomian tersebut.
