Network
WARTA SAMBAS - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Omnibus Law) atau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
MK menyebut UU Cipta Kerja inkonstitusional karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).
UU Cipta Kerja tersebut tidak mengikat secara hukum apabila tidak diperbaiki dalam kuruan 2 tahun sejak putusan MK ini diucapkan.
Lantaran ada syarat harus diperbaiki dalam jangka waktu 2 tahun itu, maka UU Cipta Kerja ini disebut inkonstitusional bersyarat.
Baca Juga: Ini 49 PP dan Perpres Pelaksana UU Cipta Kerja
Apabila pembentuk UU Cipta Kerja tidak memperbaikinya sesuai tenggat waktu tersebut, maka akan menjadi inkonstitusional permanen.
Ketua MK Anwar Usman mengatakan, apabila tidak juga dilakukan perbaikan, maka aturan yang dicabut UU Cipta Kerja dikembalikan lagi.
"Undang-Undang atau pasal-pasal atau materi muatan Undang-Undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja harus dinyatakan berlaku kembali," ucap Anwar, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari kanal YouTube MK RI, Kamis 25 November 2021.
Baca Juga: MK Putuskan Parpol Lolos Verifikasi Pemilu 2019 Tak Perlu Verifikasi Faktual Lagi
