WARTA SAMBAS – Supaya tidak terjadi penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) seperti di era Juliari Batubara, Menteri Sosial (Mensos) yang baru, Tri Rismaharini atau karib disapa Risma akan menghapus semua bantuan langsung tunai.
“Tidak akan ada bantuan kas. Bantuan langsung akan kita hapus, semua transaksi online. Jadi, tidak perlu ketemu dengan siapapun, dan uang itu akan dikelola dengan transparan," kata Risma.
Sebagaimana diberitakan Pikiran-Rakyat.com dalam artikel berjudul “Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya”, Rabu 23 Desember 2020, Risma mengatakan, di kepemimpinannya nanti, semuanya menggunakan teknologi informasi. Termasuk bantuan-batuan sosial, penerimanya tidak lagi membutuhkan orang ketiga.
Baca Juga: Kasus Korupsi Mensos Juliari, KPK Panggil Robin Saputra
Baca Juga: Atasi Masalah Seputar Bansos dengan Layanan Pengaduan DTKS Kemensos Ini
Risma menyampaikan hal tersebut usai serah terima jabatan dengan Pelaksana Tugas (Plt) Mensos Muhadjir Effendy di Kementerian Sosial (Kemensos) di Jakarta. "Kami menggunakan Teknologi dan Informasi sehingga bisa dilihat siapapun," tegasnya.
Namun saat ini, Risma masih ingin mempelajari terlebih dahulu masalah pendataan di Kemensos RI. Supaya semuanya bisa terpadu.
Menurut Mantan Wali Kota Surabaya ini, tidak butuh waktu lama untuk membenahi masalah pendataan. "Pengalaman saya membetulkan data, asal tidak ada inputan baru, itu cepat sekali," ungkap Risma.
Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno di-Deadline 1 Tahun
Baca Juga: Anggaran DTKS Selangit, Ini Tanggapan Mensos Risma
Sebetulnya, Ia belum mengetahui seberapa krusial permasalahan pendataan di Kemensos tersebut. Tetapi dengan sistem teknologi dan informasi, input datanya bisa cepat sekali. “Contoh berapa yang meninggal, dengan teknologi informasi itu langsung gugur. Kemudian berapa yang masuk, permasalahannya berapa yang masuk," jelas Risma.
Ia akan menggandeng Perguruan Tinggi sebagai evaluator kebijakan-kebijakan yang akan dibuatnya selama menjabat Mensos. "Kita akan kerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek itu. Kami bukan tidak percaya, tetapi perlu ada pengawasan," kata Risma.
Baca Juga: Kasus Video Mesum 19 Detik, Gisel Diperiksa Lagi
Baca Juga: Tak Masuk DTKS Kemensos, Tak Bisa Terima BST Rp300 Ribu
Perempuan berhijab ini sangat optimis, semua data bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Namun semuanya bisa lebih cepat, apabila daerah juga bisa cepat memperbaharui datanya. “Kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," tutup Risma.***(Amir Faisol/Pikiran-Rakyat.com)