WARTA SAMBAS - Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) memberikan 7 poin catatan khusus kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Selain persoalan realisasi pembangunan infrastruktur, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan juga menyenggol ihwal target pendapatan.
Pasalnya, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan menilai penetapan target pendapatan hanya berada di zona aman, kurang optimis.
Catatan khusus ini disampaikan Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam laporannya terkait Rancangan APBD-P TA 2021, Selasa 28 September 2021.
Berikut 7 poin catatan khusus Banggar DPRD Provinsi Kalimantan untuk Pemprov, seperti disampaikan Juru Bicaranya Erry Iriansyah:
1. Penetapan Target Pendapatan Jangan Hanya di Posisi Zona Aman
Seharusnya, menurut Erry Iriansyah, Pemprov Kalimantan Barat harus mempunyai upaya signifikan untuk menaikkan pendapatan daerah.
Salah satu upaya tersebut, dengan memanfaatkan teknologi informasi dari berbagai potensi pendapatan daerah di Kalimantan Barat.
"Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) harus bersikap optimis, berupaya maksimal untuk menaikkan target pendapatan daerah," kata Erry saat Paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalimantan Barat.
Upaya-upaya tersebut, lanjut Erry, di antaranya menarik pajak tertunda, penghapusan denda, sampai mendapatkan sumber pendapatan lain.
2. Pemberdayaan BUMD
Dalam sidang yang dimpimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat Suriansyah tersebut, Erry juga menyoroti Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Erry, sudah saatnya pemberdayaan setiap BUMD Kalimantan Barat dilakukan secara profesional.
"Sehingga dapat berkontribusi secara maksimal dalam memberikan pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian di Kalbar secara umum," jelas Erry.
3. Perbanyak Program Padat Karya
Erry menegaskan kembali kesepakatan antara DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemprov dalam KUA-PPAS APBD-P TA 2021.
"Yaitu terkait pertumbuhan ekonomi, peningkatan IPM, dan program padat karya di tengah pandemi Covid-19," ujar Erry.
Melalui hal tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalimantan Barat.
Selain itu dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Barat hingga kalangan yang paling bawah.
4. Upaya Terukur Membenahi Kinerja OPD
Pemprov Kalimantan Barat, menurut Erry, perlu melakukan upaya-upaya terukur untuk membenahi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Terutama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, karena sampai saat ini masih banyak pekerjaannya yang belum terealisasi," ungkap Erry.
Dalam menerapkan peraturan, kata Erry, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus memerhatikan kesiapannya.
"Jangan sampai terjadi seperti tahun 2020, banyak keterlambatan realisasi kegiatan dan adanya kegiatan yang gagal bayar," sesal Erry.
5. Konsistensi Penjabaran APBD
Untuk menghindari dampak secara hukum, Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengingatkan, harus ada konsistensi dalam penjabaran APBD dengan RAPBD.
6. Bangun Infrastruktur dengan Baik
Erry meminta Pemprov Kalimantan Barat melaksanakan program pembangunan infrastruktur tahun yang sudah dianggarkan dalam APBD 2021 dapat dilaksanakan dengan baik.
"Karena banyak di antara jalan tersebut sudah tidak dapat berfungsi dengan baik untuk mendukung kegiatan masyarakat, sudah rusak parah," jelas Erry.
7. Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur
Banggar DPRD Kalimantan Barat meminta perhatian Pemprov untuk lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur.
"Terutama jalan dan jembatan, sebagaimana Visi dan Misi Gubernur dan RPJMD Tahun 2018-2023," pungkas Erry.***