Network
WARTA SAMBAS - Setelah menahan pemimpin partai berkuasa Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint serta pejabar sipil lainnya, Militer Myanmar mengumumkan pengambilalihan kekuasaan sejak Senin 1 Februari 2021 hingga setidaknya satu tahun ke depan.
Kudeta militer atas pemerintahan sipil tersebut menyebabkan Myanmar mencekam, saluran telepon dan televisi dihentikan paksa, kecuali Myawaddy Tv milik militer.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran tentang bagaimana nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di Myanmar yang jumlahnya mencapai sekitar 500 orang tersebut.
Baca Juga: Myanmar Mencekam, Militer 'Culik' Pemimpin Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint
Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Judha Nugraha pun memastika mereka baik-baik saja. "Aman ya. Mayoritas WNI bekerja di sektor Migas (Minyak dan Gas), pabrik, industri garmen, dan ABK (Anak Buah Kapal)," katanya di Jakarta, dikutip WartaSambasRaya.com dari PMJ News, Selasa 2 Februari 2021.
Judha mengatakan, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar, telah mengimbau serta menghubungi simpul-simpul komunitas masyarakat Indonesia, agar tetap tenang dan menghubungi hotline KBRI bila menghadapi masalah.
Baca Juga: Militer Myanmar Ambil Alih Kekuasaan Selama Satu Tahun, AS Marah Besar
Selain itu, Indonesia juga mengimbau penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN. Antara lain, komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional.
