WARTA SAMBAS - Ratusan massa aksi demo petani sawit memadati Gedung DPRD Provinsi Kalbar pada Kamis 23 Juni 2022.
Di hadapan Anggota DPRD Provinsi Kalbar yang menemuinya, masa aksi demo petani sawit ini mengadukan PT PSP (Peniti Sungai Purun) yang curang.
Para peserta demo petani sawit ini menyebutkan, kalau anak perusahan HPI Group itu sejak lama berbuat curang terkait bagi hasil kebun sawit plasma.
Kecurangan PT PSP dalam bagi hasil kebun plasma tersebut menyebabkan sekitar 2 ribu petani sawit di Peniti, Kabupaten Mempawah rugi besar.
Menurut Koordinator Lapangan (Korlap) Demo Petani Sawit asal Peniti ini, Jailani, bagi hasil yang diberikan PT PSP kepada petani plasma tidak adil.
Jailani mengungkapkan, petani rata-rata hanya dibayar Rp50 Ribu sampai Rp80 ribu per hektare lahan. Ini berlangsung selama 12 tahun.
"Setelah ribut-ribut, kami mau ke sini (DPRD Provinsi Kalbar-red) baru bagi hasil itu naik menjadi Rp173 Ribu per hektare," kata Jailani.
Awalnya, kata Jailani, para petani memaklumi PT PSP masih membayar dengan harga rendah pada tahun keempat dan kelima. Sebab sawit belum berbuah.
Tetapi, ungkap Jailani, saat ini sudah memasuki tahun ke-12 dan harga sawit juga mulai naik.
"Harusnya di atas Rp500 Ribu per hektare. Kenyataannya, kenaikan harga sawit tidak berdampak positif kepada kami," sesal Jailani.
Aduan para petani sawit asal Peniti tersebut disambut langsung Anggota DPRD Provinsi Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Mempawah, Ermin Elviani.
Ketua Partai Demokrat Kalbar yang karib disapa Evi ini memastikan, akan memfasilitasi para petani yang menjadi keadilan tersebut.
Baca Juga: Aksi Demo Mahasiswa Terus Bergulir di Kalbar, Kali Ini IMM dan Cipayung Plus
"Persoalan ini akan kami sampaikan saat rapat kerja dengan dinas terkait. Kemudian rapat bersama perusahaan dimaksud," tegas Evi.
Bahkan Evi sudah meminta para petani sawit plasma itu menunjukkan perjanjiannya dengan PT PSP.
Perjanjian tersebut, kata Evi, akan menjadi dasar baginya dan rekannya di DPRD Provinsi Kalbar untuk membahasnya persoalan ini dengan pihak terkait.
Saat ditemui wartawan usai demo petani sawit ini, Evi mengatakan, kalau semacam ini baru kali pertama terjadi di Kabupaten Mempawah.
"Ada ketidakpuasan mereka, harga sawit melambung, tapi mereka masih menerima dengan harga asal," kata Evi.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar, Suib memastikan akan mengawal aspirasi petani terkait bagi hasil yang tidak adil tersebut.
"Kami akan bentuk Pansus seperti Pansus CSR yang sudah terbentuk," kata Suib
Melalui pembentunan Pansus, menurut Politisi Hanura ini, permasalahan antara petani sawit dengan PT PSP itu tentunya akan terang benderang dan bisa dicarikan solusinya.
Terpisah, Perwakilan PT PSP Ferry Budi Rahmat mengatakan pihaknya akan melakukan diskusi internal untuk menanggapi aksi demo para petani sawit tersebut.
“Kami masih mengumpulkan teman-teman. Masih membuat resume,” singkat Ferry Budi.***