Network
WARTA SAMBAS - Presiden Jokowi mengingatkan semua kementerian dan lembaga untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan menyederhanakan proses pelayanan bagi masyarakat guna meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.
Dalam upaya pemberantasan korupsi, ia juga meminta dukungan semua pihak, baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun pengawas internal di kementerian/lembaga, lembaga eksternal, hingga partisipasi publik.
"Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi," ungkap Jokowi.
Baca Juga: Bantuan KIP Kuliah, Berikut Jenjang Kuliah yang Dibuka
Senada, Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani mengatakan pemerintah tidak pernah berhenti melakukan pencegahan dan penindakan korupsi.
"Pemerintah ingin memastikan, tidak akan pernah berhenti untuk menciptakan atmosfer pencegahan dan penindakan korupsi secara konsisten," ujar Jaleswari dalam siaran pers KSP di Jakarta, Minggu 28 Februari 2021, dikutip dari Antara.
Pernyataan Jaleswari menyikapi peristiwa baru-baru ini, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah bersama 5 orang lainnya dari pegawai Pemprov Sulsel dan swasta.
Hingga kini, kata Jaleswari, semua pihak masih menunggu status Nurdin Abdullah. Dia meminta semua pihak menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada KPK.
"Kami tentu kaget dengan hal tersebut apalagi Gubernur Nurdin Abdullah dikenal sebagai gubernur yang kreatif dan inovatif. Tanpa perlu berspekulasi, kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk melakukan proses hukum seadil-adilnya," jelasnya.
