Network
WARTA SAMBAS - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota mendukung persiapan Pemilu Serentak 2024.
Selain mendukung tugas KPU dan Bawaslu, kata Jokowi, juga memberikan dukungan anggaran, baik dari APBN maupun APBD untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Supaya, jelas Jokowi, pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dapat berjalan dengan baik, sukses dan lancar.
"Tahapannnya dimulai nanti Juni 2022," kata Jokowi, saat pembukaan Musrenbangnas di Istana Negara Jakara, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Kamis 28 April 2022.
Sebelumnya, Jokowi memastikan Pemilu Serentak 2024 tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Menurut Jokowi, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mencapai Rp110,4 Triliun.
"Anggaran untuk KPU Rp76,6 Triliun dan Bawaslu Rp33,8 Triliun," ungkap Jokowi.
Terpisah, Manajer Pemantauan Seknas Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Aji Pangestu mengingatkan tentang pengawasan informasi Pemilu di Medsos.
Baca Juga: Petisi Tolak Penundaan Pemilu 2024: PKB, Golkar dan PAN Jadi Sorotan
"Bawaslu dapat mengajak masyarakat, terutama anak muda untuk melakukan pengawasan di Medsos," kata Aji Pangestu, dikutip dari ANTARA.
Sehingga, jelas dia, penyebaran misinformasi, disinformasi ataupun hoaks tentang kepemiluan dapat dihentikan.
Menurut Aji, ajakan tersebut dapat dimunculkan oleh Bawaslu RI melalui konten-konten yang bergaya anak muda.
"Agar segmen anak muda dan masyarakat secara umum dapat tertarik mengawasi penyebaran informasi kepemiluan," jelas Aji.
Baca Juga: Partai Ummat Merawat 'Pohon Tua' dan Menanam 'Pohon Baru', Strategi untuk Jadi Peserta Pemilu 2024
Kemudian, mereka dapat diedukasi dengan materi kepemiluan yang sederhana dan menghibur.
Sehingga mereka mampu dengan segera meluruskan suatu informasi tentang Pemilu yang keliru di Medsos.
Selama ini, menurut Aji, terdapat fenomena ketimpangan di dalam masyarakat, tidak semuanya berminat untuk mengetahui informasi Pemilu langsung dari KPU.
"Informasi yang diinginkan masyarakat adalah informasi yang sederhana dan menghibur," kata Aji.
Hal tersebut, menurut dia, berseberangan dengan informasi yang disediakan oleh KPU. Sehingga memunculkan hoaks, misinformasi ataupun disinformasi.***
