Network
WARTA SAMBAS - Gara-gara temuan kasus Covid-19 varian Omicron pertama di Pyongyang pada Kamis 12 Mei 2022, Korea Utara langsung menyebutnya 'Darurat Nasional Terparah'.
Temuan kasus Omicron perdana ini mengejutkan Korea Utara yang menutup perbatasannya sejak awal pandemi Covid-19.
"Ada kejadian darurat terbesar di negara ini," demikian laporan Kantor Berita Resmi Korea Utara (KCNA), seperti dikutip WARTA SAMBAS dari Reuters, Jumat 13 Mei 2022.
Temuan kasus Omicron ini menunjukkan adanya celah di garda terdepan karantina darurat Korea Utara yang dijaga selama 2 tahun lebih sejak Februari 2020.
KCNA hanya menyebutkan orang-orang di Pyongyang terjangkit Virus Corona Varian Omicron, tidak merinci jumlah kasus dan dugaan sumber infeksi.
"Sampel dari mereka yang terinfeksi dikumpulkan pada 8 Mei," kata KCNA.
Laporan itu dirilis ketika Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong Un memimpin rapat Partai Pekerja untuk membahas respons atas wabah pertama tersebut.
Kim Jong Un memerintahkan semua kota dan desa lockdown untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Baca Juga: PMK pada Sapi di Jatim, Khofifah: Penanganannya Mirip Covid-19
Ia juga mengatakan akan memobilisasi pasokan medis cadangan darurat.
Tindakan pencegahan epidemi negara akan dialihkan ke sistem pencegahan epidemi darurat maksimum.
Salah satu laman Korea Selatan menyebutkan pekan ini penduduk Pyongyag telah diminta untuk pulang dan tinggal di rumah, karena 'masalah nasional' tanpa rincian.
Stasiun Tv Pemerintah China juga melaporkan Korea Utara telah memerintahkan warganya untuk tetap di rumah sejak 11 Mei 2022.
Perintah tersebut keluar karena banyak warganya diduganya mengalami gejala flu, tidak disebut gejala Covid-19.
Menurut Prof Yang Moo-jin dari Universitas Studi Korea Utara di Seoul, dengan Kim Jong Un ada situasi mendesak di Korea Utara.
Hal itu dilihat dari langkah Kim Jong Un yang menggelar rapat Politbiro pada dini hari dan media pemerintah dengan cepat menyiarkanya.
"Secara eksternal, mungkin ada pesan tak langsung tentang kebutuhan bekerjasama dengan komunitas internasional jika terbukti sulit menanganinya sendiri," kata Yang.***
