WARTA SAMBAS - Berbagai aktivitas perekonomian di Provinsi Kalbar ketar ketir gara-gara BBM Subsidi terutama solar langka.
Para nelayan tidak bisa melaut, distribusi pupuk subsidi ke petani juga molor gara-gara truk pengangkutnya terlambat atau bahkan tidak mendapatkan solar.
Hampir semua aktivitas yang memerlukan BBM Subsidi terutama solar, tidak berjalan dengan baik di Kalbar.
"Ini menyebabkan harga bahan pokok menjadi sangat tinggi," jelas Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Kamis 7 April 2022.
Baca Juga: Ini Penyebab Minyak Goreng Langka, Suriansyah: Segera Diralat
Suriansyah mengungkapkan, keluhan utama para nelayan di Kalbar saat ini terkait ketersediaan solar.
Pasalnya Stasiun Pengisian Bahan bakar untuk Nelayan (SPBN), ungkap Suriansyah, sudah tidak beroperasi dalam waktu yang sangat lama.
"Tidak sesuai lagi dengan tujuan awal pemerintah menyediakan SPBN tersebut," sesal Surianyah.
Sudahlah tidak bisa mendapatkan solar di SPBN, para nelayan juga tidak bisa membeli BBM non subsidi, lantaran harga dari hasil tangkapannya tidak memuaskan.
Baca Juga: Polemik Pencairan JHT, Suriansyah: Jangan Membuat Aturan yang Terlalu Membebani Buruh
Melihat kebutuhan para nelayan ini, Suriansyah berharap, pemerintah mengambil kebijakan fundamental untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi.
"Kami mengimbau pemerintah untuk melonggarkan kuota BBM subsidi, baik untuk kepentingan nelayan maupun transportasi lainnya," tutur Suriansyah.
Selain untuk solar nelayan, Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini juga memerhatikan transportasi lain yang membutuhkan BBM subsidi.
Ketika pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalbar 2021, terungkap bahwa solar juga menjadi penyebab pupuk subsidi langka.
"Truk yang mengangkut pupuk subsidi itu tidak mendapatkan solar. Sehingga distribusinya menjadi terhambat," ungkap Suriansyah.
Demikian pula dengan aktivitas masyarakat lainnya, seperti angkutan bahan kebutuhan pokok ke daerah-daerah.
Sehingga mencuat pertanyaan di tengah masyarakat, mengapa Pertamina tidak bisa memenuhi kebutuhan BBM subsidi masyarakat.
Suriansyah mendapati alasan Pertamina tersebut, bahwa pemenuhan BBM subsidi mengganggu keuangan perusahaan negara tersebut.
"Pertamina beralasan, pemenuhan BBM subsidi ini membuat cashflow-nya terganggu. Karena jumlah subsidi untuk solar tinggi," kata Suriansyah.
Informasi yang Suriansyah terima, dari harga BBM sekarang itu 90 persennya subsidi.
"Itu tentu harus menjadi perhatian pemerintah," tegas Suriansyah.
"Untuk mengatasi masalah ini, harus dilakukan secara fundamental. Kalau tidak, itu akan menghambat laju kemampuan kita untuk meningkatkan perekonomian," jelas Suriansyah.
Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat perekonomian yang baru saja bangkit saat pandemi Covid-19 ini malah terhambat karena ketersediaan BBM subsidi.
"Masyarakat harus antre beberapa hari bahkan sampai satu minggu. Hal ini tentu menghambat aktivitas perekonomian," pungkas Suriansyah.***