Network
WARTA SAMBAS – Ketika dunia dihadapkan pada permasalahan pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan berbagai sektor pembangunan dan aspek kehidupan, Provinsi Kalimantan Barat malah menorehkan prestasi luar biasa. Jumlah Desa Mandiri meningkat hingga 200 persen.
“Peningkatan cukup signifikan 214 Desa Mandiri dari target awal 159 Desa ini kurang realistis,” kata Angeline Fremalco, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, seperti dikutip WartaSambasRaya.com dari ANTARA, Rabu 21 April 2021.
Angeline Fremalco menyampaikan hal tersebut ketika menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran 2020.
Menurutnya, penambahan jumlah Desa Mandiri menjadi kurang realistis lantaran terjadi di tengah pandemi Covid-19 di Kalimantan Barat. Jangan sampai ini hanya status, sementara kenyataannya jauh dari kata Mandiri.
Angeline meningatkan, perlu kehati-hatian dalam menentukan status Desa Mandiri, terutama indikator yang berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Desa Sendiri (PADS), sehingga tidak tergantung Anggaran Dana Desa (ADD).
Baca Juga: BLT Dana Desa Rp8,21 Miliar Disalurkan ke 27.376 KPM pada Februari 2021
Seperti diketahui, status desa di Kalimantan Barat dari paling bawah terdiri atas Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju, kemudian Desa Mandiri.
Sebelumnya, kalangan akademisi di Universitas Tanjungpuran (Untan) Pontianak juga sangat tertarik dengan peningkatan jumlah Desa Mandiri mencapai 200 persen hanya dalam 2 tahun tersebut.
"Peningkatan 200 persen Desa Mandiri menarik untuk kita soroti dan amati. Untuk itu kami telah membawa beberapa mahasiswa terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian ke desa mereka masing-masing, untuk melihat faktor yang dapat menunjang terwujudkan Desa Mandiri," kata Dr Rini Sulistiawati MSi, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan Pontianak belum lama ini.
Menurut Rini Sulistiawati, awalnya Kalimantan Barat hanya memiliki 1 Desa Mandiri, kemudian melonjak tajam menjadi 214 Desa Mandiri hanya dalam kurun 2 tahun. "Tentu harus kita telusuri faktor apa saja yang membuat suatu desa tersebut menjadi Desa Mandiri," katanya.
Penentuan status suatu desa, lanjut dia, tentunya merupakan kontribusi dari Indeks Desa Membangun (IDM). "Kami sudah mengamati beberapa desa, indeks pertahanan ekonomi dan pertahanan lingkungan itu nilainya rendah. Sedangkan indeks pertahanan sosial justru lebih tinggi. Kemudian kami juga melihat sering terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat di desa," ungkap Rini Sulistiawati.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat, Yuslinda mengungkapkan, secara nasional jumlah desa mandiri Provinsi Kalimantan Barat berada di urutan ke-3 terbanyak.
“Dari 2.031 desa di Kalimantan Barat, masih ada 12 desa yang memiliki status Sangat Tertinggal dan 566 Desa Tertinggal,” ungkap Yuslinda.
Olehkarenanya, Yuslinda mengingatkan, untuk mewujudkan Desa Mandiri bukan hanya kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Gubernur atau dinas terkait. “Tetapi itu merupakan tanggungjawab bersama,” pungkasnya.***
