Network
Baca Juga: Sutarmidji Minta Warga Kalbar Tidak Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya...
Hal ini, kata I Nyoman Adi Suratyana, menunjukkan bahwa kendati meraih opini WTP masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian Pemprov Kalbar.
Di antara yang perlu menjadi perhatia itu terkait upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalbar.
BPK RI juga menilai, Pemprov Kalbar belum mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga belum memiliki database miskin yang mutakhir yang terverifikasi.
Baca Juga: Voting Penggantian Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Sutarmidji: Mana Ada yang Gitu-gitu...
Pelaksanakan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kalbar belum sepenuhnya mendorong peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilannya.
Kemudian program pemberdayaan tersebut juga belum sepenuhnya mendorong masyarakat miskin untuk bekerja di sektor formal, informal atau dunia usaha.
Fasilitasi akses permodalan usaha juga belum sepenuhnya terlaksana dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kalbar.
Menurut I Nyoman Adi Suratyana, pemeriksaan terhadap kinerja pemberdayaan masyarakat miskin ini bagian yang terpisahkan dari pemeriksaan laporan keuangan.
