WARTA SAMBAS - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada 2022 mencapai 5,42 persen.
Kesepakatan mematok target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 2022 yang lebih tinggi ketimbang 2021 tersebut, karena Banggar DPRD dan TAPD optimis dampak Covid-19 dapat teratasi.
Banggar DPRD dan TAPD sepakat mematok target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tersebut ketika pembahasan awal Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2022.
Baca Juga: Maksimalkan Serapan Anggaran Kalimantan Barat, Subhan Nur: Harus Ada Ide-ide Pemicu
"Kita optimis dampak Covid-19 akan dapat teratasi tahun depan," kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah, di ruang kerjanya, Senin 9 Agustus 2021.
Suriansyah menjelaskan, optimisme tersebut didasarkan pada masifnya Vaksinasi Covid-19 saat ini, sehingga kekebalan komunal (herb immunity) akan segera tercapai.
Hal tersebut, lanjut dia, tentunya akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat pada tahun depan.
"Kita yakini pada tahun 2022 kondisi perekonomian kita sudah cukup membaik, tingkat kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka juga menurun," kata Suriansya.
Kendati sepakat dalam mematon target pertumbuhan ekonomi, ketika pembahasan KUA-PPAS 2022, Banggar dan TAPD belum mencapai titik temu dalam hal Pendapatan Daerah.
"Kita berasumsi, seharusnya Pendapatan Daerah dalam APBD 2022 itu tidak lebih kecil dari APBD 2021," ujar Suriansyah.
TAPD menyampaikan target Pendapatan Daerah yang lebih kecil. Olehkarenanya Banggar DPRD Kalimantan Barat menilai perlu penambahan sekitar Rp465 Miliar dari yang diusulkan.
"Hal itu belum disepakati oleh TAPD dan pembahasannya akan dilanjutkan besok, pada hari Selasa," ungkap Suriansyah.
Banggar tetap bersikukuh agar target Pendapatan Daerah pada tahun depan itu ditambah, lantaran sudah disepakati target pertumbuhan ekonomi positif.
"Seharunya kan ada penambahan pendapatan, tetapi TAPD membuat perencanaan yang lebih rendah, itu yang sedang diperjuangkan oleh Banggar DPRD," jelas Suriansyah.
Sementara dari segi Belanja Daerah untuk tahun 2022, kata Suriansyah, masih belum masuk pembahasan Banggar dan TAPD.
"Tetapi beberapa menjadi sosotan kami di DPRD. Di antaranya, tingginya biaya operasi dalam perencanaan tersebut," ucap Suriansyah
Ia mengungkapkan, biaya operasi yang direncanakan TAPD untuk tahun depan tersebut mencapai 65 persen dari total anggaran.
"Sehingga kegiatan pembangunan atau belanja modal, menjadi sangat terbatas. Ini juga yang akan diperjuangkan oleh Anggota Dewan, supaya biaya operasi bisa berkurang dan ditambahkan ke biaya belanja modal," pungkas Suriansyah.***