Network
Diberitakan sebelumnya, Provinsi DKI Jakarta berturut-turut memecahkan rekor harian kasus Covid-19 dan angka kematian akibat Virus Corona. Namun Gubernur Anies Baswedan tidak mengambil kebijakan untuk menarik “rem darurat”.
"Kalau di awal pandemi dulu Gubernur Anies menjadi yang paling awal dan rajin menarik rem darurat bagi wilayahnya. Apa yang menjadi pertimbangan Anies sekarang belum melakukan hal yang sama," kata Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.
Charles mengungkapkan, selama dua hari berturut-turut angka kematian harian di Jakarta 66 jiwa dan 4.895 kasus Covid-19. "Dalam kondisi DKI begitu, langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hanya memperketat penegakan aturan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro), jelas tidaklah cukup," katanya.
Data harian Keterisian Tempat Tidur (BOR) Fasilitas Kesehatan di DKI Jakarta, ungkap Charles, sudah di atas 80 persen, jauh di atas standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 60 persen.
Bahkan, BOR Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet sudah 90 persen, atau tertinggi selama Fasilitas Kesehatan darurat itu berdiri.
"Ini membuat DKI menjadi provinsi dengan BOR Fasilitas KEsehatan tertinggi secara nasional, atau dengan kata lain terancam kolaps," jelas Charles.
Menurut Charles, Anies Baswedan harus menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total seperti pada 16 Maret dan 14 September 2020 lalu. Sebab, penularan Covid-19 sekarang lebih parah dari sebelumnya.
PSBB DKI Jakarta pada 14 September 2020 berkisar 1.300 kasus hari dan angka kematian 20 jiwa lebih, sementara sekarang sudah mencapai 4.800 lebih kasus dan 60 lebih angka kematian.***
