Network
WARTA SAMBAS – Jakarta diminta segera menarik rem darurat untuk menekan penyebaran Virus Corona, lantaran kasus Covid-19 di Ibukota Negara ini semakin mengkhawatirkan.
“Kami mendesak Pemprov DKI segera menarik rem darurat. Saatnya tarik rem darurat," tegas Teguh P Nugroho, Kepala Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Jumat 18 Juni 2021.
Semua bidang non-esensial, lanjut Teguh, diharapkan mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan.
Menurut Teguh, dengan keluarnya Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memberlakukan kerja dari rumah (WFH) 75 persen untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di perkantoran, menandakan banyak wilayah Ibukota yang sudah masuk Zona Merah (Risiko Tinggi) penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Stop Sekolah Tatap Muka, Ini Penjelasan Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti...
Semestinya bukan hanya perkantoran, kata Teguh, pusat-pusat perbelanjaan seperti mal juga harus diawasi. "Selain itu, obyek wisata yang sudah dibuka kembali seperti Ragunan, Ancol, dan berbagai obyek wisata lainnya harus dihentikan dahulu pada masa penarikan rem darurat," katanya.
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk menghentikan ujicoba Sekolah tatap muka dinilai sudah tepat. Hal ini sudah sesuai intruksi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Diberitakan sebelumnya, Sekolah Tatap Muka di DKI Jakarta terpaksa disetop hingga batas waktu yang belum ditentukan, karena kasus Covid-19 terus meroket sejak sepekan terakhir.
“Dengan kondisi saat ini dan hasil rapat bersama antara Satgas, kita putuskan sementara tidak dilanjutkan piloting (pembelajaran) tatap muka, sambil menunggu situasi di DKI Jakarta," kata Widyastuti, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta.
