DPRD Kalbar Panggil Paksa Pembuat Keputusan PT BPK Kubu Raya, Suriansyah: Kita Bisa Meminta Bantuan Polisi

28 Juni 2021, 16:58 WIB
DPRD Kalbar Panggil Paksa Pembuat Keputusan PT BPK Kubu Raya, Suriansyah: Kita Bisa Meminta Bantuan Polisi /Mordiadi / Facebook Suriansyah/Warta Sambas Raya

WARTA SAMBAS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat dalam waktu dekat akan memanggil pembuat keputusan di PT Bumi Pratama Khatulistiwa (BPK), terkait tuntutan masyarakat yang berharap lahannya dikembalikan perusahaan perkebunan sawit tersebut.

“Sebelumnya sudah dilakukan pemanggilan. Tetapi yang hadir, dianggap tidak mempunyai kapasitas untuk membuat keputusan,” ungkap Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Senin 28 Juni 2021.

Masyarakat tentu saja tidak puas dengan hasilnya. Sehingga perwakilan dari 5 desa di Kecamatan Sungai Ambawang dan Kuala Mandor B berbondong-bondong mendatangi Gedung DPRD Provinsi Kalbar, dengan tuntutan agar PT BPK mengembalikan lahan yang telah mereka gunakan selama 25 tahun.

Lahan yang digunakan PT BPK Kubu Raya tersebut meliputi Desa Megatimur dan Malaya di Kecamatan Sungai Ambawang, serta Desa Sungai Enau, Kuala Mandor dan Kubu Padi di Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalbar.

Baca Juga: Minta Lahannya Dikembalikan Perusahaan Sawit, Masyarakat 2 Kecamatan Ngadu ke DPRD Kalimantan Barat

Apabila pembuat keputusan di PT BPK Kubu Raya tidak mengindahkan panggilan DPRD Provinsi Kalbar ini beberapa hari mendatang, kata Suriansyah, bisa saja dilakukan upaya paksa. “Kita bisa meminta bantuan pihak kepolisian untuk menghadirkan mereka,” tegasnya.

Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini berharap panggilan kali ini dipenuhi pembuat keputusan di PT BPK Kubu Raya. “Ini bukan untuk menekan mereka (pihak perusahaan-red), tetapi mencari solusi terbaik berdasarkan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Suriansyah mengatakan, terkait persoalan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan sawit ini tidak bisa mengesampingkan hukum yang berlaku. “Kalau sesuai hukum yang berlaku memang perusahaan itu benar, tentu perusahaan itu harus dilindungi,” katanya.

Menurut Suriansyah, perusahaan memang harus mendapat kepastian berusaha dan berinvestasi. Tetapi tentu harus memerhatikan hak-hak masyarakat di sekitar perkebunan sawit itu, seperti halnya PT BPK Kubu Raya terhadap masyarakat pemilik lahan.

Selain memanggil pembuat keputusan di PT BPK Kubu Raya, kata Suriansyah, DPRD Provinsi Kalbar melalui Komisi I dan II juga akan memanggil pihak-pihak terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“BPN juga harus kita panggil, agar mereka bisa memberikan penjelasan secara lebih utuh terhadap Hak Guna Usaha (HGU) PT BPK tersebut, apakah berlaku 25 atau 30 tahun dan kenapa prosudurnya hanya dengan pencoretan. Ini harus dijelaskan dengan benar oleh mereka,” pinta Suriansyah.

Seperti diketahui, ketika awal perjanjian, masyarakat memberikan izin kepada perusahaan untuk menggunakan lahannya dengan perjanjian selama 25 tahun. Tetapi setelah sampai jangka waktu tersebut pada 2021 ini, tiba-tiba saja HGU-nya berubah menjadi 30 tahun, hanya dengan pencoretan.***

Editor: Mordiadi

Tags

Terkini

Terpopuler