WARTA SAMBAS - Pemerintah Kabupaten Sambas mewajibkan Alfamart dan Indomaret serta toko ritel lainnya menjual beras lokal.
Kewajiban menjual beras lokal bagi Alfamart dan Indomaret serta toko ritel lainnya ini untuk membantu para petani Sambas.
Bupati Sambas Satono bahkan akan menindak tegas Alfamart dan Indomaret dan toko ritel lainnya yang enggan menjual beras petani Sambas.
"Kalau mereka tidak mau, kita cabut izinnya," tegas Satono, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Senin 31 Januari 2022.
Baca Juga: Peduli Korban Banjir Kalbar, Journalist FC dan Siwo PWI Kalbar Sumbang 65 Karung Beras
Satono menjelaskan, penyediaan beras lokal di toko ritel ini merupakan upaya pemerintah untuk menyediakan sektor hilir bagi petani Sambas.
Ia berharap semua pihak termasuk para pengusaha mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Sambas untuk membantu petani ini.
"Ini niat baik untuk membantu petani Sambas. Saya rasa semuanya akan menyambut baik," tutur Satono.
Ia menjelaskan, salah satu program unggulan Kabupaten Sambas saat ini adalah One Village One Product (OVOP).
Hasil panen padi petani Sambas melimpah, bisa dijadikan beras premium sebagai produk unggulan desa. Sehingga bisa dijadikan OVOP.
Satono mengatakan, Sambas ini lumbung padi, lumbung beras. Semestinya benar-benar berkontribusi positif bagi kesejahteraan petani.
"Bukan hanya untuk makan, tetapi bisa meningkatkan ekonomi mereka. Maka kita carikan sektor hilirnya," jelas Satono.
Penyediaan sektor hilir bagi petani Sambas itu bisa dengan berbagai cara. Selain mewajibkan ASN membeli beras lokal, toko ritel juga harus menjualnya.
Baca Juga: Wujudkan 'Petani Berdasi', Kota Singkawang Kirim Benih Padi ke Sambas, Landak dan Sintang
"Seluruh ASN yang lebih dari 6.000 orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta menjual beras petani Sambas," ujar Satono.
Supaya beras petani Sambas bisa berdaya saing di toko ritel, maka harus dikemas sebaik mungkin dan kualitasnya harus terus dijaga.
"Saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sedang mempersiapkan regulasi agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum," pungkas Satono.***