Network
WARTA SAMBAS - Ketika reses di Desa Merabuan, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Anggota DPRD Provinsi Kalbar Tony Kurniadi menerima banyak aspirasi dari masyarakat.
Warga Desa Merabuan berharap Tony Kurniadi dapat memperjuangkan rehabilitasi gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
Rehabilitasi gedung MI dan MTs itu disampaikan warga Desa Merabuan kepada Tony Kurniadi, lantaran kondisi bangunannya sekarang membuat peserta didik tidak aman.
"Kita mengharapkan perbaikan atau rehab ruang kelas dan penambahan lokal, supaya peserta didik merasa aman dan nyaman," kata Ibrahim, Kepala MI Desa Merabuan, saat dialog dengan Tony Kurniadi pada Minggu 7 November 2021 siang.
Senada juga diungkapkan Marjani yang menginginkan adanya bantuan pemerintah untuk rehab MTs Desa Merabuan.
"Kita juga meminta bantuan untuk mengganti tiang bendera MTs, dari awalnya kayu menjadi terbuat dari besi," harap Marjani.
Kebetulan aspirasi warga Desa Merabuan ini sesuai dengan bidang yang ditangani Tony Kurniadi selaku Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalbar yang membidangi pendidikan.
Selain masalah pendidikan, warga Desa Merabuan juga menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan pupuk.
Baca Juga: Reses ke Desa Mutus Darussalam, Tony Kurniadi Terima Keluhan tentang Serangan Hama Wereng
"Kalaupun ada, harganya mahal. Kami berharap dari solusi untuk mengatasi kelangkaan pupuk ini," kata Haripan, Ketua LPM Desa Merabuan kepada Tony Kurniadi.
Sementara itu, Kepala Desa Merabuan, Darmono mengucapkan terima kasih atas kesediaan Tony Kurniadi untuk datang ke desanya dan menyerap aspirasi warganya.
"Kita berharap pembangunan di desa kita ini dapat diperhatikan, dan semoga aspirasi warga bisa direalisasikan melalui perjuangan Bapak Tony," kata Darmono.
Dalam pertemuan yang menerapkan Protokol Kesehatan (Prokes) secara ketat tersebut, Tony Kurniadi, Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) ini menyampaikan beberapa progam Pemprov Kalbar ke masyarakat.
Terkait aspirasi yang disampaikan warga Desa Merabuan, menurut Tony, sudah menjadi kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkannya, sesuai kapasitasnya di DPRD Provinsi Kalbar.***
