PT BPK Kubu Raya Jangan Ngeyel Kalau Tak Ingin Izin Kebun Sawitnya Dicabut

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kata Suib, semua pihak harus duduk bersama, supaya ada titik temunya. “Ketua kelompok, sebagian yang menyaksikan langsung perjanjian itu, manager atau pimpinan perusahaan yang bisa mengambil keputusan, beserta BPN (Badan Pertanahan Nasional), nanti harus duduk bareng, supaya tidak ada perselisihan lagi di lapangan,” katanya.

DPRD Provinsi Kalbar akan memfasilitasi pertemuan antarpihak tersebut. Pihak yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan di PT BPK Kubu Raya harus hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan nanti.

Kalau memang pihak yang membuat keputusan di PT BPK Kubu Raya itu memang membangkang, maka DPRD Provinsi Kalbar, akan memanggil instansi terkait yang membidangi persoalan ini.

“Kalau pun masih ngeyel, nanti kita akan paksa Gubernur untuk berkoordinasi dengan Bupati atau Pusat, supaya bisa memberikan peringatan. Kalau pun masih ngeyel lagi, kita minta kepada Pemerintah untuk mencabut izin perusahaan tersebut,” tegas Suib.***