Network
Alasan ekonomi pada konteks Covid-19 pun bertentangan dengan praktik pemerintahan sebelumnya.
Pada Pilkada 2020, korban infeksi dan nyawa dari wabah corona ada dalam keadaan puncak.
Para akademisi lintas bidang, tenaga medis, NGO, Ormas keagamaan lintas iman, dan mahasiswa meminta penundaan Pilkada 2020.
Keadaan ekonomi warga dan APBN, APBD dalam keadaan buruk karena terdampak Covid-19. Tetapi pemerintah dan DPR RI tetap melanjutkan Pilkada 2020.
Semua itu menjelaskan bahwa, penundaan Pemilu 2024 menyerta perpanjangan masa jabatan presiden, melanggar aspek hukum, politik dan ekonomi.
Sama halnya dengan kelanjutan Pilkada 2020, menunda Pemilu 2024 merupakan wujud penyelenggaraan negara yang berdasar pada kepentingan politik elite untuk mempertahankan bahkan memperluas kekuasaannya.
Penting bagi kita sebagai warga negara untuk menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Atas nama negara hukum, politik demokratis dan keberdayaan ekonomi: tolak penundaan Pemilu 2024.
Untuk itu kami mengajak publik untuk bersama-sama menandatangani petisi ini sebagai bentuk penolakan atas wacana penundaan Pemilu 2024.
Link petisi dapat diakses pada: https://www.change.org/TolakPenundaanPemilu2024
