WARTA SAMBAS – Edhy Prabowo, eks Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjadi terdakwa korupsi ekspor Benih Bening Lobster (BBL), menyebut-nyebut nama Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto dalam pledoinya.
Ia membacakan nota pledoi atau pembelaannya itu dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) yang tersambung secara online dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat 9 Juli 2021
Dalam pledoinya itu, Edhy Prabowo menyampaikan permohonan maaf secara khusus kepada Jokowi dan Prabowo Subianto. “Yang selama ini telah memberikan amanah atau kepercayaan kepada saya," katanya, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Sabtu 10 Juli 202.
Selain kepada Jokowi dan Prabowo Subianto yang kini menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Edhy Prabowo juga meminta maaf kepada para pimpinan, staf dan seluruh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah merasa terganggu dengan adanya perkara ini.
Dalam perkara ini, Edhy Prabowo dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp9.687.447.219 dan 77 ribu Dolar AS subsider 2 tahun penjara.
Edhy Prabowo dinilai terbukti menerima 77 ribu Dolar AS dan Rp24.625.587.250. Sehingga totalnya mencapai sekitar Rp25,75 Miliar dari para pengusaha pengekspor BBL terkait pemberian izin budidaya dan ekspor.
Selain menyampaikan permohonan maaf kepada pihak terkait, Edhy Prabowo juga mengaku saat ini sedang menanggung beban yang berat. "Saya sampaikan bahwa pada saat ini saya sudah berusia 49 tahun, usia di mana manusia sudah banyak berkurang kekuatannya untuk menanggung beban yang sangat berat,” katanya.
Beban berat karena perkara ini juga berimbas pada anak dan istrinya. “Ditambah lagi saat ini saya masih memiliki seorang istri yang saleha dan 3 orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ucap Edhy Prabowo.
Selanjutnya, ia pun menyatakan, bahwa tuntutan terhadapnya didasarkan atas dakwaan yang sama sekali tidak benar dan fakta-fakta yang sangat lemah.
"Pascarekonsiliasi Pemilu 2019, saya diminta Presiden agar membenahi sektor kelautan dan perikanan. Tugas prioritasnya adalah, memperbaiki kembali komunikasi dengan stakeholder perikanan, baik itu nelayan hingga pelaku usaha, serta yang kedua mengembangkan potensi perikanan budidaya," ungkap Edhy Prabowo.
Presiden Jokowi menegaskan, lanjut dia, agar pemerintah hadir di tengah nelayan dan memikirkan segala hajat hidupnya. "Presiden berpesan, perlu lompatan-lompatan besar dalam menata ekosistem industri perikanan dan kelautan kita, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kebijakan kelautan harus betul-betul bisa mengantisipasi dan mengadaptasi perkembangan teknologi baru. Sehingga bisa membuat industri perikanan kita makin produktif dan juga bangkit," jelas Edhy Prabowo
Sejak dilantik menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada 23 Oktober 2019, Edhy Prabowo mengaku konsisten menjalankan berbagai strategi dan gebrakan guna mendorong kemajuan sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia.
"Amanah besar yang dititipkan Presiden kepada saya untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan dan meningkatkan sektor perikanan budidaya. Saya mencatat setiap keluhan dan masukan nelayan, diawali dari yang terdekat di wilayah Jakarta hingga Timur Indonesia tak luput dari perhatian saya," kata Edhy Prabowo.
Terkait pesan lewat WhatsApp kepada anak buahnya di KKP dan pernah diungkap di persidangan, Edhy Prabowo menjelaskan, hal itu bukan semata-mata persoalan BBL tetapi juga mencakup semua hal.
"Saya sering melakukan disposisi kepada jajaran saya baik itu para Dirjen, Kepala Badan, staf khusus dan staf lainnya, sesuai dengan bidangnya masing[1]masing, karena banyak sekali aspirasi dari masyarakat yang disampaikan langsung kepada saya, salah satunya melalui WhatsApp," jelas Edhy Prabowo.
Menurut Edhy Prabowo, Ponselnya yang disita KPK menjadi bukti bahwa banyak sekali perintah dan disposisi kepada bawahannya untuk menindaklanjuti aspirasi.
"Saya tidak mengetahui tuduhan soal uang suap yang diberikan pelaku usaha kepada salah satu staf saya. Saya juga tidak mengetahui dan tidak terlibat sedikitpun dalam urusan perusahaan kargo bernama Aero Citra Kargo (ACK)," bantah Edhy Prabowo.
Ia menyebut tuduhan terhadap dirinya terlibat mengatur dan turut menerima aliran dana adalah sesuatu yang amat dipaksakan dan keliru.
"Namun demikian, sebagai pimpinan KKP saya tidak akan melempar tanggungjawab kepada orang lain dan mengingat saya selaku menteri maka saya menyatakan siap untuk bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pekerjaan dan permasalahan yang ada di KKP," tegas Edhy Prabowo.***