WARTA SAMBAS - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat berakhir pada Selasa 20 Juli 2021. Hingga kini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) belum menerima keputusan PPKM Perpanjangan.
Sejak akan berakhirnya PPKM Darurat hari ini, muncul wacana kalau pemerintah akan mengeluarkan keputusan PPKM perpanjangan tersebut.
Kendati wacana keputusan PPKM Perpanjangan itu terus bergulir, Polri mengaku belum mengaku belum menyiapkan langkah-langkah terkait penyekatan.
"Belum ada, belum ada (langkah-langkah)," ujar Kombes Sambodo Purnomo Yogo, Dirlantas Polda Metro Jaya, seperti dikutip WARTA SAMBAS dari PMJ News, Selasa 20 Juli 202.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Darurat Pulau Jawa dan Daerah Lain, Wiku Adisasmito: Bukan Hal yang Tidak Mungkin
Namun Sambodo memastikan, Polda Metro Jaya akan mengikuti apapun kebijakan pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 ini, termasuk keputusan PPKM perpanjangan itu.
"Nanti (aturan) penyekatan akan mengikuti pemerintah. Kalau memang PPKM diperpanjang, nanti akan kita perpanjang juga," jelas Sambodo.
Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan 100 titik penyekatan selama masa PPKM Darurat.
Titik-titik penyekatan tersebut di antaranya di ruas jalan tol, jalan protokol, dalam kota, hingga perbatasan menuju Jakarta.
Polda Metro Jaya menilai, 100 titik penyekatan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya efektif menurunkan mobilitas masyarakat.
Bahkan bila dibandingkan dengan kondisi normal, tingkat penurunannya mencapai 50 persen.
"Kalau kita melihat Google traffic yang ada di aplikasi, hari ini ada penurunan sekitar 40-50 persen," ungkap Kombes Yusri Yunus, Kabid Humas Polda Metro Jaya.
Kendati dianggap efektif, kata Yusri, turunnya mobilitas masyarakat ini masih akan terus dievaluasi.
Pasalnya, masih ada kepadatan antrean di sejumlah titik penyekatan dengan kepadatan hingga sepanjang 50 meter.
"Antrean sekitar 30-50 meter di setiap pos-pos yang memang menjadi titik-titik krusial warga-warga yang akan mencoba masuk," tutur Yusri.***