Network
WARTA SAMBAS - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalbar menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kalbar 2022 disahkan menjadi Perda.
Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar setuju Raperda APBD Kalbar 2022 dengan Pendapatan Daerah sekitar Rp5,4 Triliun dan Belanja Daerah sekitar Rp5,7 Triliun.
Selain itu, Fraksi PAN juga setuju dengan Pembiayaan Daerah dalam Raperda APBD Kalbar 2022, yakni Penerimaan sekitar Rp341,5 Miliar dan Pengeluaran Rp50 Miliar.
Juru Bicara (Jubir) Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar Tony Kurniadi mengatakan, komponen penting dalam perencanaan pembangunan adalah keuangan daerah.
"Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan mesti dilakukan secara tepat dan efektif," kata Tony Kurniadi.
Baca Juga: Pengusaha Kratom Sambut Baik Inisiasi DPRD Kalbar, Harry Tri Yoga: Kami Sangat Siap Bantu
Ia menyampaikan hal tersebut ketika Paripurna PA Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar terhadap Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas Raperda APBD Provinsi Kalbar 2022 pada Selasa 30 November 2021.
Tony Kurniadi menjelaskan, keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah serta pembiayaan daerah.
Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan.
Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah.
Baca Juga: Anggota DPRD Indramayu Taryadi Tersangka Bentrok Maut di Lahan Tebu, Terancam 15 Tahun Penjara
Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal bila diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup.
Ditinjau dari segi APBD, keuangan daerah yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada manajemen keuangan daerah, menurut Tony Kurniadi, setidaknya ada 2 aspek yang perlu dikembangkan secara profesional, yakni:
1. Sistem Informasi Manajemen Keuangan
Dukungan sistem ini mesti mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah.
Mulai dari kegiatan apa saja yang dilaksanakan, berapa pendanaan serta apa hasil dan manfaat yang diterima oleh masyarakat.
"Hal lain yang tak kalah pentingnya melalui sistem ini, terdapat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan," kata Tony Kurniadi.
Baca Juga: KPK Geledah Ruang DPRD Kabupaten Muara Enim, Ali Fikri: Mengumpulkan Alat Bukti
2. Pengelolaan Aset-aset Daerah
Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal menyebabkan pengelolaan aset daerah memiliki posisi tawar yang amat potensial guna menunjang penerimaan keuangan daerah.
Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun bersangkutan.
Selanjutnya, semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut belanja daerah.
Kebutuhan belanja daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.
Sedangkan, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.
Setelah mencermati jawaban Gubernur Kalbar dan mempelajari laporan Banggar serta dinamika pembahasannya, kata Tony Kurniadi, Fraksi PAN menyetujui Raperda APBD Provinsi Kalbar 2022.
Kendati setuju, Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar memberikan 5 catatan penting kepada eksekutif, yakni:
1. Musibah banjir yang terjadi baru-baru ini di daerah hulu Kalbar patut menjadi perhatian bersama sekaligus introspeksi bagi semua.
Betapa tidak, pembukaan areal perkebunan sawit dan pertambangan yang tidak terkendali secara besar-besaran mengakibatkan kerusakan lingkungan yang begitu parah.
Keadaan ini diperparah dengan kekayaan alam tersebut hanya dinikmati segelintir pengusaha, sementara masyarakat di sekitarnya tetap menjadi penonton dan objek penderita.
Lihatlah pengusaha-pengusaha tersebut ketika diminta bantuannya, malah menolak dengan banyak alasa. Sehinggar diusir Gubernur Kalbar.
"Suatu hal yang sangat ironis atas kelakuan para pengusaha tersebut dan sungguh-sungguh terlalu," kata Tony Kurniadi.
Pemerintah Provinsi (Provinsi) Kalbar, menurut Tony Kurniadi, perlu melakukan langkah-langkah besar untuk perbaikan dan penataan lingkungan hidup.
Hal itu sebagai upaya mengantisipasi agar musibah banjir seperti sekarang ini tidak terulang kembali.
"Kami berharap penanganan musibah banjir beserta dampaknya dapat dilakukan secara cepat dan tepat sesuai apa yang diharapkan oleh masyarakat," ucap Tony Kurniadi.
2. Perhatian Pemprov hendaknya lebih ekstra terhadap penanganan dan dampak kerusakan lingkungan serta recovery lingkungan.
"Selalu saja setiap tahun di musim kemarau kita harus mengalami kabut asap dan di musim hujan mengalami kebanjiran," sesal Tony Kurniadi.
Infrastruktur yang telah dibangun di beberapa daerah, lanjut dia, akhirnya harus rusak hanya karena setiap tahun dilanda banjir.
"Ini jelas bukan fenomena alam tapi merupakan sistem keseimbangan alam yang telah rusak akibat ulah tangan-tangan manusia," ujar Tony Kurniadi.
Tentunya ulah manusia yang hanya mengeruk keuntungan sebesar-besarnya tanpa pernah mengindahkan kelestarian lingkungan.
"Karena itu pemerintah seharusnya membangun Respons System terhadap bencana dan Recovery System terhadap kerusakan lingkungan kita," saran Tony Kurniadi.
Dalam konteks ini, lanjut dia, Fraksi PAN menyadari bahwa untuk membangun sistem tersebut diperlukan anggaran yang tidak kecil.
"Olehkarenanya selain dibiayai APBD mutlak mesti ditopang oleh APBN dan juga mencari alternatif bantuan lembaga donor dunia internasional dalam bentuk hibah," jelas Tony.
Hutan Kalbar merupakan salah satu paru-paru dunia yang juga merupakan tanggungjawab dunia internasional untuk menjaganya.
3. Setiap rumah penduduk Kalbar umumnya didapati pengangguran pada usia produktif, baik pengangguran nyata maupun terselubung.
Untuk mengatasi hal ini, menurut Tony, Pemprov hendaknya melakukan konsolidasi program untuk membuka kesempatan lapangan pekerjaan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Resque program hendaknya segera cepat dilakukan agar masalah pengangguran yang mengarah kepada booming social dapat dicegah dan diatasi dengan baik," ujar Tony.
4. Sampai saat ini illegal fishing di wilayah perairan Kalbar oleh kapal-kapal nelayan asing masih marah.
Hal tersebut mengindikasikan masih lemahnya pengawasan oleh instansi teknis yang berkompeten dalam menjaga, melindungi dan mengawasi potensi sumber daya perikanan di perairan Kalbar.
Bila kondisi ini terus berlarut-larut, menurut Tony, akan mengancam ekosistem sumber daya perikanan dan kehidupan nelayan-nelayan lokal.
Hal tersebut tentunya akan berimplikasi semakin terpuruknya tingkat kesejahteraan para nelayan Kalbar.
"Oleh karena itu, bila dipandang penting dan mendesak, perlu segera dilakukan langkah restrukturisasi terhadap instansi teknis tersebut," kata Tony.
Supaya, jelas dia, ke depan keberadaannya benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para nelayan di bawah kepemimpinan yang tangguh dan visioner.
5. Kelangkaan pupuk dan mahalnya pestisida yang hampir terjadi di semua pelosok desa Kalbar patut menjadi perhatian serius pemerintah.
"Jangan sampai kondisi ini dibiarkan berlarut-larut sehingga menyusahkan para petani," ingat Tony.
Terlebih harga produksi yang mesti dikeluarkan petani lebih mahal dari harga jual gabah. Kondisi ini semakin menyengsarakan petani.
"Belum lagi persoalan ketika hasil panen melimpah namun para petani tidak mendapati akses pasar yang memadai," ungkap Tony.
Problematik kehidupan para petani tersebut sudah barang tentu harus segera dicarikan solusinya oleh pemerintah.
"Terlebih masyarakat Kalbar adalah sebagian besar petani maka sudah seharusnya dan semestinya pemerintah melipatgandakan power yang dimilikinya agar problematik tersebut dapat teratasi dengan baik," pungkas Tony.***
