Network
WARTA SAMBAS – Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) valid dan reliabel, karena sudah menguji belasan sampel di banyak institusi pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Metodologi yang dipakai juga sangat saintifik dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah," kata Prof Hamdi Muluk, Guru Besar Psikologi Politik Universitas Indonesia (UI), seperti dikutip WARTA SAMBAS dari ANTARA, Rabu 30 Jui 2021.
Hamdi mengungkapkan, salah satu alat yang digunakan dalam TWK Pegawai KPK tersebut berupa Indeks Moderasi Bernegara dan Integritas atau IMB-68 dari Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat, yang dikembangkan sejak 2019.
"Alat ini sebenarnya yang waktu itu kita adakan kerjasama dengan Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat. Jadi, mereka meminta kepada lab kami untuk mengembangkan tool ini," jelas Hamdi.
Baca Juga: TWK Pegawai KPK, Pakar Hukum: Tak Bisa Diintenvensi Presiden
Kalau ada anggapan ketika satu dua orang dimutasi, dikeluarkan atau tidak direkrut itu, menurut Hamdi, bukan berarti sistem dilemahkan.
"Tidak ada hubungannya. Cerita tentang pelemahan sistem, levelnya adalah di sistem itu sendiri. Jadi bukan didistribusikan ke orang per orang. Kalau dinilai kuatnya sistem karena ada satu orang yang hebat itu keliru," jelas Hamdi.
Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera mengatakan, menyebut hasil TWK sebagai pelemahan KPK sama saja menghina langsung 1.274 karyawan KPK yang lulus menjadi ASN, karena 94,6 persen pegawai KPK yang lulus itu menurut tidak sebanding kualitasnya dengan 5,4 persen yang tidak lulus.
"Ini bahaya, kita memberikan ruang hierarki tirani di dalam KPK, karena mengesankan merekalah yang berkuasa karena berkemampuan, dan yang lainnya hanya menjadi dayang-dayang penggembira dan pengikut. Pemikiran ini sangat amat menyesatkan," kata Kapitra.
